DIBAYAR DOLLAR

PENJELASAN PROGRAM

Program “klik link dan lihat website dibayar dollar” di internet biasa disebut PTC (Paid to Click) Program. Ada banyak situs yang bergerak di bidang jasa PTC ini. Ada banyak yang scam (melakukan penipuan alias tidak membayar) dan ada sebagian kecil yang benar-benar membayar membernya.

Salah satu situs PTC yang benar-benar membayar yang akan saya jelaskan panjang lebar di dalam e-book ini adalah : bux.to

]]> http://encun.wordpress.com/2008/06/30/klik-klik-link-dibayar-dollar/feed/ 0 s4msoel http://encun.wordpress.com/2008/06/24/spsi-persoalkan-rekrutmen-karyawan-ks/ http://encun.wordpress.com/2008/06/24/spsi-persoalkan-rekrutmen-karyawan-ks/#comments Mon, 23 Jun 2008 21:27:10 +0000 s4msoel http://encun.wordpress.com/?p=12 ]]> SPSI Persoalkan Rekrutmen Karyawan KS

Kamis, 29-Mei-2008, 05:12:16

CILEGON – Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cilegon Siti Nurazijah, Rabu (28/5) kemarin, menemui Walikota Cilegon Tb Aat Syafa’at. Selain Siti, tampak ikut menemaninya puluhan buruh kontrak di PT Krakatau Steel (KS), di antaranya Ketua PUK PT Nusa Bara Cilegon Sutopo, sebuah perusahaan outsourcing di PT KS.
Pertemuan ini berlangsung tertutup di ruang kerja Walikota.

Usai pertemuan, Siti mengatakan, ia menyampaikan aspirasi para buruh kontrak PT KS yang kecewa dengan proses rekrutmen perusahaan tersebut beberapa waktu lalu. Menurutnya, rekrutmen tersebut tidak memprioritaskan para buruh kontrak yang telah berkerja di perusahaan itu puluhan tahun. “Jumlah buruh kontrak di PT KS jumlahnya mencapai 3.700, dan saat rekrutmen baru-baru ini PT KS malah mengangkat karyawan baru. Harusnya, para buruh kontrak yang telah dipekerjakan puluhan tahun dong yang diberi kesempatan,” katanya kepada wartawan.
Dari pengakuan Siti, Walikota merespon aspirasi buruh ini. “Pak Wali juga berjanji akan memfasilitasi pertemuan kami dengan direksi PT KS. Masalah ini penting untuk diselesaikan, lagipula bagaimana KS mau dijual ke asing? Saat ini saja empati terhadap buruh kontrak saja tidak ada,” jelasnya.
Hal yang sama diungkapkan Sutopo. “Kami buruh kontrak di PT KS telah kerja puluhan tahun. Beberapa malah ada yang sampai dipanggil embah karena sudah lama jadi buruh kontrak. Harusnya, PT KS lebih memprioritaskan kami yang sudah bekerja tahunan,” ujarnya
Sementara itu, Humas PT KS Hud Soleh mengaku pihaknya telah mengakomodir sejumlah buruh kontrak dalam proses rekrutmen tersebut . “Kita juga mengakomodir buruh kontrak kok, hanya saja ada persyaratan umur yang harus dipenuhi, jadi kalau batas usianya melewati syarat yang ditetapkan yang tidak bisa,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya sore kemarin. (del)

sumber : www.radarbanten.com

.

Jumat, 30-Mei-2008, 06:35:31

CILEGON – Ribuan warga Cilegon yang tergabung dalam sejumlah elemen masyarakat seperti organisasi kepemudaan, LSM, paguron (perguruan silat,red) se-Cilegon,

MUI, perkumpulan tukang ojeg, asosiasi profesi, Forum Komunikasi Majelis Ta’lim (FKMT), serta sejumlah organisasi karyawan seperti SPSI, SPABN, dan SBKS, Kamis (29/5) menggelar apel akbar di lapangan Hely Pad KS. Aksi ini dilakukan guna menolak rencana privatisasi PT Krakatau Steel (KS) melalui sistem strategic sales kepada pihak asing.
Dalam aksi ini juga dihadiri Walikota Cilegon TB Aat Syafa’at, Ketua DPRD Cilegon Fatulloh Syam’un, dan GM SDM PT KS Syaiful Rohman.
Koordinator aksi ini, Fakih Usman, dalam orasinya menegaskan, privatisasi ini merupakan langkah yang menyakitkan masyarakat Cilegon. Karena, secara historis banyak pengorbanan yang telah diberikan warga Cilegon terhadap pendirian PT KS. “Karena itu kami menolak keras PT KS dijual ke pihak asing. Apalagi PT KS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan rakyat Cilegon dalam rangka mensejahterakan masyarakat,” katanya.
Masih menurutnya, jika pemerintah pusat tetap bersikukuh menjual PT KS ke pihak asing maka ribuan rakyat Cilegon akan datang ke Jakarta
“Sebanyak 5.000 warga Cilegon minggu depan akan melakukan unjuk rasa ke Jakarta. Rencananya, kami akan mendatangi gedung DPR RI, Meneg BUMN, dan Kantor Penanaman Modal,” tegasnya.
Sementara itu, dalam aksi ini masing-masing perwakilan masyarakat membacakan pernyataan sikap. Ada empat hal yang disampaikan. Pertama, menolak privatisasi PT KS kepada pihak asing melalui strategic partner atau sales partner. Kedua, mendukung penjualan saham PT KS melalui initial public offering (IPO) dan memberikan prioritas penjualan saham perdana kepada pemerintah daerah. “Ketiga, kami meminta tidak ada PHK baik terhadap karyawan organik maupun outsourcing di lingkungan PT KS sampai 2010. Dan terakhir kami mengusulkan agar dalam rekrutmen calon tenaga kerja PT KS memprioritaskan 70 persennya warga Cilegon,” tegas Ketua SBSI ABN Basuni.
Walikota Cilegon Tb Aat Syafa’at yang hadir dalam apel tersebut juga menyampaikan orasinya. Dikatakannya, keberadaan PT KS bukan hanya kebanggaan warga Banten, tapi juga kebanggaan secara nasional. “Kami (pemkot, red) berjanji bersama DPRD, akan menyampaikan aspirasi warga ini ke pemerintah pusat dan DPR RI,” tegasnya. (mg-2)

sumber  : www.radarbanten.com

CILEGON – Sejumlah peraturan daerah (perda) di Cilegon dinilai kalangan dewan tak berjalan efektif. Penilaian ini terungkap dalam rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Cilegon terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2007.
Salah satu perda yang dinilai tak efektif itu adalah Perda Penyelenggaraan Tempat Hiburan, di mana lokasi hiburan yang semestinya dipusatkan di Pulomerak namun banyak yang terkonsentrasi di jalur kota. “Jalur kota bukan peruntukannya, tapi banyak yang tidak melaksanakan perda ini,” kata Ketua DPRD Cilegon Fathullah Syam’un usai memimpin rapat tersebut, Senin (9/6).

Menyikapi hal ini, pihaknya menilai perlu ada revisi terhadap perda tersebut yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. “Kalau ada perda tidak efektif, direvisi saja,” ujarnya.
Pada bagian lain, kalangan legislatif Cilegon juga merekomendasikan tujuh item yang dinilai dewan harus segera dilakukan untuk perbaikan kinerja pemerintah. Ketujuh item itu meliputi, masalah-masalah umum kepemerintahan, penegakan hukum, disiplin anggaran, pelaksanaan pembangunan, pendidikan dan kesehatan, manajemen aset daerah, dan pembinaan aparatur.
Pada item pembinaan aparatur, kata Fathullah, dewan berharap adanya pembinaan disiplin dan peningkatan kinerja aparatur. Mengingat, masih ditemukannya aparatur yang kinerjanya melenceng dari aturan. “Aparatur yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai aturan berikan saja sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sedang untuk rekomendasi bidang kesehatan, kita meminta eksekutif melakukan penyuluhan kesehatan agar masyarakat bisa sadar akan pentingnya kesehatan diri,” jelasnya.
Ia berharap, hasil rekomendasi dapat dilaksanakan pemerintah, khususnya Walikota untuk bahan evaluasi dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. “Semua item ini harus menjadi bahan bagi pemerintah agar dalam melaksanakan pemerintahannya bisa lebih baik dari sebelumnya,” tegasnya.
Sementara itu, Walikota Cilegon Tb Aat Syafa’at mengatakan, rekomendasi yang diberikan dewan akan menjadi bahan baginya untuk melakukan perbaikan kinerja ke depan. “Kami menerima hasil rekomendasi itu sebagai masukan yang positif,” katanya. (fal)
Sumber : www.radarbanten.com

CILEGON – Atas perannya terhadap peningkatan kinerja PDAM Cilegon dalam rangka memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat, Walikota Cilegon Tb Aat Syafa’at dan Ketua DPRD Cilegon H Fathullah Syam’un menerima penghargaan tingkat nasional dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Award di Istana Wakil Presiden RI, Jumat (13/6). Penghargaan ini diserahkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Direktur PDAM Cilegon Mandiri Agus Hikmat yang dihubungi, Jumat (13/6), mengatakan, penilaian penghargaan berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditetapkan tim Perpamsi Award. Di antaranya lancarnya pembayaran hutang, ratio laba dan aset, serta zona air minum prima.
Dalam penilainnya sendiri, PDAM Cilegon yang masuk dalam kategori kecil dengan kriteria jumlah pelanggan kurang dari 20 ribu sambungan rumah (SR). “Dari 282 PDAM kategori kecil yang telah dinominasikan oleh tiap-tiap daerah, yang lolos dalam penilaian penerima penghargaan sebanyak 29 PDAM, termasuk Kota Cilegon,” kata Agus Hikmat.
Untuk meningkatkan prestasi ini, pihaknya sendiri mengaku telah menyusun sejumlah program, di antaranya rencana perluasan jaringan. “Harapan kami, ke depan pelayanan air bersih ini dapat dirasakan masyarakat secara merata,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Cilegon Sahruji berharap PDAM dapat meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat hingga ke perkampungan. “Dengan meratanya pelayanan air bersih, kesehatan masyarakat perlahan-lahan akan meningkat, ke depan kami berharap tak ada lagi warga yang kesulitan mendapat air bersih,” ujarnya. (fal)

sumber : RadarBanten.com

CILEGON – Puluhan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Setda Kota Cilegon, Rabu (11/6), terjaring razia yang digelar Tim Gerakan Budaya Disiplin (GBD) Pemkot Cilegon di sejumlah pusat perbelanjaan.

Dalam razia ini, puluhan PNS kedapatan berkeliaran di saat jam kerja ini umumnya para guru SD dan staf kecamatan. Beberapa di antaranya ada pe-gawai Pemprov Banten. “Kebanyakan mereka berdalih berbelanja di mal karena sudah waktunya pulang kerja. Padahal saat itu belum waktunya pulang kerja,” ungkap Kasubdit Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai BKD Cilegon Sri Kudiningsih.
Razia yang melibatkan petugas dari Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) dan puluhan personel Satpol PP ini dilakukan di tiga lokasi, yakni di Mal Ramayana, Kawasan Cilegon Plaza, serta Mal Mayofield di Kawasan Simpang Tiga.
Sri Kudiningsih mengatakan, kegiatan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kedisplinan pegawai. “Serta sebagai upaya menciptakan pegawai yang berkualitas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” jelasnya. (mg-2)

CILEGON – Besarnya uang milik pemerintah daerah se-Indonesia di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk SBI (Seritifikat Bank Indonesia ), menurut Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Banten Rusli Ridwan dapat menjadi solusi dalam menyikapi rencana privatisasi PT Krakatau Steel (KS). “2007 uang pemerintah daerah (pemda) dalam bentuk SBI nilainya Rp 263 triliun, dan tiap tahun BI yang bisa kita katakan bagian dari pemerintah mengeluarkan bunganya ke pemda Rp 22,3 triliun.

menurut Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Banten Rusli Ridwan dapat menjadi solusi dalam menyikapi rencana privatisasi PT Krakatau Steel (KS). “2007 uang pemerintah daerah (pemda) dalam bentuk SBI nilainya Rp 263 triliun, dan tiap tahun BI yang bisa kita katakan bagian dari pemerintah mengeluarkan bunganya ke pemda Rp 22,3 triliun. Bayangkan jika uang itu dialihkan untuk membeli saham PT KS, maka aset milik negara itu tidak akan terjual ke asing,” ungkapnya, Minggu (15/6).
Solusi ini, katanya, bisa menjadi alternatif bagi pemerintah dalam kembali mendongkrak produksi PT KS. “Tinggal pemerintah berani tidak, Presiden bisa saja kumpulkan semua kepala daerah dan mengintruksikan uang mereka di SBI dialihkan untuk membeli saham PT KS. Saya pikir kepala daerah pasti mau, apalagi KS sendiri memiliki potensi besar untuk dikembangkan,” katanya.
Apalagi, menurutnya, pertimbangan lain adalah tak sedikitnya potensi alam di Indonesia yang kini telah dikuasi asing. “Sektor pertambangan kita hampir semuanya telah dikuasai asing melalui kontrak kerja yang umurnya puluhan tahun, di sektor perbankan sendiri 46,7 persennya punya asing. Apa mau kita semua aset yang dimiliki negeri ini dikuasai asing?” tanyanya.
Dalam kasus privatisasi PT KS sendiri, Rusli menengarai adanya kepentingan lain pihak asing selain membeli pabrik baja tersebut. “Mereka (perusahaan asing, red) bukan hanya mengincar pabrik bajanya, tapi juga pertambangan biji besi kita, ini yang harus diwaspadai,” tegasnya. (del)